PDIP Gugat KPU ke PTUN karena Loloskan Gibran Jadi Cawapres Prabowo : Okezone Nasional

JAKARTA – Tim Hukum PDI Perjuangan resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).

KPU digugat karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum yang bermuara pada perolehan hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun menyampaikan bahwa KPU telah melawan hukum sejak meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo.

 BACA JUGA:

“Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut berdampak pada penetapan calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaannya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara,” ujar Gayus di lobi PTUN Jakarta.

Dia menjelaskan KPU juga dinilai melakukan perbuatan melawan hukum termasuk menggunakan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo-Gibran di antara paslon capres cawapres lainnya.

“Penggunaan sumber daya negara yang menguntungkan paslon 02 serta hasil perolehan pemilu presiden dan wakil presiden,” tutur Gayus.

Ia melanjutkan, tindakan KPU tersebut telah melanggar aturan dan kode etik penyelenggaraan pemilu yang seharusnya ditaati.

 BACA JUGA:

“Dan perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas-asa dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,” tegas Gayus.

Gayus mengatakan PDIP adalah salah satu pihak, selaku partai politik, yang dirugikan atas tindakan KPU tersebut.

“Bahwa PDIP sebagai partai pengusung ganjar mahfud merupakan salah satu pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang kami ajukan yang sudah kami daftarkan,” ungkap Gayus.




Follow Berita Okezone di Google News

Baca Juga  tempat gadai barang di Kupang 2023


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut berkaitan dengan pembatalan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dua putusan yang menyangkut pelanggaran etika yang terjadi di MK maupun di KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata usaha negara. Kita mempertimbangkan itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Selasa (6/2/2024).

Kendati demikian, Todung mengaku masih rencana tersebut masih dipertimbangkan secara internal. Di sisi lain, TPN telah meminta Bawaslu untuk mengawasi setiap proses penyelenggaraan Pemilu. “Jadi artinya mungkin kami akan melakukan itu. Tapi juga mungkin kami melakukan yang lain,” tambah dia.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *