Mantan Camat di Samosir Masuk Penjara, Terjerat Korupsi Pembukaan Lahan : Okezone News

SAMOSIR – Kejaksaan Tinggi Sumatera melalui Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir, menahan tersangka WS, mantan camat di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

WS dijebloskan ke penjara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Di mana akibat perbuatan korupsi itu, negara dirugikan senilai Rp 32,74 miliar.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penahanan itu.

“Benar, hari ini Rabu, 8 Mei 2024 telah dilakukan Tahap II sekaligus penahanan terhadap tersangka WS. Dimana tindak pidana yang dilakukan tersangka, dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, ” kata Yos, Rabu (8/5/2024) malam.

Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka WS dan barang bukti dalam perkara yang menjeratnya dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Samosir pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024. Penahanan Tersangka WS selanjutnya dilakukan di Rutan Tanjung Gusta Medan

“Setelah menjalani pengecekan kelengkapan administrasi dan kesehatan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tersangka langsung ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan,” tukasnya.

Untuk diketahui, tindak pidana korupsi yang menjerat WS ini juga melibatkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir yang juga Bupati Samosir periode 2005-2010 dan 2010-2015, Mangindar Simbolon. Mangindar pun telah divonis hukuman 12 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan lewat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, pertengahan Maret 2024 lalu.

Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Mangindar dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mengindar dihukum karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada penerbitan izin perubahan areal seluas 519 hektare di Kawasan Hutan Lindung Tele, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, menjadi tempat tinggal perambah hutan dan areal pertanian.



Baca Juga  Apa Itu Bakteri Chlamydia Trachomatis yang Ditemukan di Alat Vital Bayi Korban Pelecehan : Okezone health


Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Perbuatan Mangindar melanggar ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kala itu, tahun 2000, Mangindar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Ia meminta ke Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon, agar menindaklanjuti soal pemberian areal yang dicadangkan kepada masyarakat Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tobasa.

Ide soal areal itu awalnya datang dari Bupati Taput, Lundu Panjaitan, yang menyatakan akan mencadangkan areal lahan selebar 500 meter sepanjang Jalan Raya Tele-Sidikalang di sebelah barat Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian pada tahun 1992. Saat itu Kecamatan Harian masih berada di bawah administrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencananya areal itu ingin dijadikan sebagai lokasi permukiman kembali para perambah hutan sekitar hutan lindung. Selain itu juga sebagai areal pengembangan budidaya pertanian dan hortikultura bagi masyarakat setempat.

Namun Lundu belum merealisasikan janji itu hingga tahun 1998. Berangkat dari situ lah Mangindar kemudian mengajukan ke Sahala agar rencana itu ditindaklanjuti.

Sahala pun membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang melalui SK Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002. Di dalam tim itu, Mangindar ditunjuk sebagai Wakil Ketua.

Baca Juga  Minta Dukungan Pilgub Riau, Perindo Siap Berjuang Bersama M Nasir : Okezone News

Mangindar menjelaskan kepada pihak yang ada di tim bahwa areal yang dicadangkan bukan masuk kawasan Hutan Lindung melainkan Areal Penggunaan Lain (APL). Mangindar meyakinkan tim itu dengan menunjukkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Tele Hariara Pintu yang sebenarnya belum ditandatangani secara lengkap oleh pejabat berwenang.

Padahal terdakwa mengetahui areal yang dicadangkan tersebut masuk kawasan Hutan Lindung Tele berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982 pada 27 Desember 1982. Selanjutnya BPN Tobasa melakukan pengukuran tanah yang dibagikan ke masyarakat dengan penunjukan oleh masing-masing masyarakat dan Kades Partungko Naginjang, Bolusson.

Untuk memudahkan seleksi permohonan masyarakat, Bolusson membagi masyarakat menjadi VII kelompok. Selanjutnya, Sahala menerbitkan SK Bupati Tobasa No 281 tentang izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang pada 26 Desember 2003.

Di dalam SK ini, ada 350 hektare yang akan dibagi ke masyarakat. Namun ada 116 hektar lagi yang diperuntukkan ke masyarakat kelompok VII dan kepentingan umum. Jika merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian N0.923/KPTS/Um/12/1982, maka ada 234 hektar tanah itu berstatus sebagai kawasan Hutan Lindung. Perihal ini lah yang membuat ada 519 hektar masuk dalam perkara.

Bahwa sejak tahun 2013-2018, berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No 281, ada 234 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan untuk masyarakat yang memohon penerbitan SHM.

Salah satunya Bolusson Parungkilon Pasaribu yang mendapat 16 hektar tanah. Ada juga penerima tanah yang bukan penggarap dari Desa Partungko Naginjang. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumut Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 menyebut, perbuatan Mangindar Simbolon merugikan keuangan negara sebesar Rp32,74 miliar.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *