Ganjar-Mahfud Dianggap Pasangan Ideal Perbaiki Penegakan Hukum : Okezone Nasional

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianggap sebagai pasangan ideal untuk memperbaiki sistem penegakan hukum. Pandangan itu mencuat menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90 mengenai syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.




Banyak masyarakat yang menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang signifikan. Bahkan, dari survei yang dilakukan Indopol mencapai 51,45 persen. Hal itu sekaligus mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani, mengungkapkan hasil survei Indopol menunjukkan bahwa untuk mengembalikan dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang sehar diperlukan pasangan capres-cawapres yang memiliki pengalaman.

“Kita sepakat bahwa Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum,” Julius dalam keterangannya, dikutip Senin (27/11/2023).

Julius menilai Mahfud MD satu-satunya calon yang mampu mengatasi kelemahan dalam sistem hukum. Mahfud, yang aktif membuka wacana reformasi hukum melalui media sosial dan dapat berbicara tentang isu-isu kebobrokan hukum, dianggap memiliki rekam jejak dan pengalaman yang diperlukan.

“Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan,” ujar Julus.

Survei yang dilakukan Indopol Survey bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, melakukan survei terkait pandangan publik setelah Putusan MK No 90 mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden pada 6 hingga 12 November 2023.


Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Baca Juga  Jessica Wongso Kuliah di Mana? Heboh Kasus Kopi Sianida : Okezone Edukasi


Hasil survei menunjukkan bahwa 51,45 persen publik tidak setuju dengan putusan MK, sementara hanya 19,92 persen yang menyatakan setuju.

Menurut Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto, alasan ketidaksetujuan publik terhadap putusan MK adalah karena dianggap memiliki unsur politis, yaitu memberikan perlakuan istimewa kepada anak presiden. Selain itu, juga dianggap dianggap merusak rasa keadilan hukum di Indonesia.

Tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia juga mengalami penurunan sejak Juni 2023 sebesar 11,61 persen. Bahkan, pada November 2023, tingkat kepuasan publik turun dari 64,68 persen menjadi 53,07 persen.

Sementara menurut Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, putusan MK dan putusan hakim di Mahkamah Agung yang diambil dengan proses yang tidak etis dan melibatkan pelanggaran etika serta perilaku hakim serta potensi tindak pidana, seharusnya akan membuat keputusan tersebut kehilangan keabsahan hukumnya.

Adapun temuan survei Indopol, kata dia, mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum Indonesia yang sedang tidak stabil. Setidaknya, 84,67 persen dari publik setuju dengan pendapat tersebut.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *